Perawat ANC dan Solusi Kelangkaan Bidan di Kabupaten Kepulauan Sangihe

"Sebelum ikut pelatihan ANC saya tidak berani periksa ibu hamil, biasanya tunggu bidan datang waktu posyandu. Setelah ikut pelatihan, saya jadi percaya diri untuk periksa ibu hamil dan beri penyuluhan, kalau ada yang resiko tinggi, lapor ke bidan (perawat sebuah Pustu di PKM Enemawira)

Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terletak di sebelah utara Provinsi Sulawesi Utara dan berbatasan dengan negara tetangga, Filipina, memiliki 105 pulau. Kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan khususnya untuk menjangkau masyarakat di desa-desa terpencil dan pulau-pulau.  Tidak heran, sepanjang tahun 2009-2011 Kab. Kepulauan Sangihe menjadi penyumbang terbanyak jumlah kematian ibu untuk Provinsi Sulawesi Utara (10 kasus pada tahun 2009 dan 12 kasus pada tahun 2011). Hal ini mendorong Dinkes Kab. Sangihe untuk melakukan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan. Melalui kerjasama dengan BASICS Project, telah disusun Stategi Peningkatan Pelayanan tahun 2011-2013 yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.

Pantauan kesehatan ibu selama kehamilan, baik untuk keadaan normal maupun komplikasi serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih memainkan peran penting dalam menekan angka kematian ibu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan antenatal terpadu, yaitu suatu program yang terencana beripa observasi, edukasi dan penanganan medik pada ibu hamil untuk memperoleh suatu proses kehamilan dan persalinan yang aman dan memuaskan. Tujuan pelayanan antenatal adalah untuk menjaga ibu hamil tetap sehat selama masa kehamilan, persalinan dan nifas serta mengusahakan agar bayi yang dilahirkan sehat, memantau kemungkinan adanya resiko-resiko kehamilan, dan merencanakan penatalaksanaan yang optimal terhadap kehamilan resiko tinggi. 

Bidan telah diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung-jawab dan akuntabel dalam memberikan pelayanan antenatal, akan tetapi terbatasnya jumlah dan sebaran bidan di daerah kepulauan seperti Sangihe menjadi kendala besar dalam pemberian layanan antenatal secara rutin. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan melatih perawat untuk membantu dalam pemberian layanan antenatal, memantau perkembangan ibu dan janin selama kehamilan serta memberikan penyuluhan kepada ibu hamil, pasangannya, dan keluarganya. 

Menindaklanjuti usulan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe bekerjasama dengan BASICS Project mengadakan Pelatihan Antenatal Care Bagi Perawat yang diadakan secara bertahap untuk mengakomodir perawat-perawat yang tersebar di desa-desa terpencil dan pulau-pulau di wilayah kerja 17 Puskesmas (3 diantaranya adalah Puskesmas Pulau) yang tidak memiliki tenaga bidan. 

Pada tahap pertama (2011) telah dilatih 34 orang perawat, tahap kedua (2012) dilatih 34 perawat dan tahap ketiga (2013) kembali dilatih 34 orang perawat, sehingga total perawat ANC yang terlatih ada 102 orang. 

Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari dengan 2 hari pelatihan dalam kelas dan 1 hari praktek di RSUD Liun Kendage dan Puskesmas. Materi yang diberikan dalam pelatihan antara lain : 1) Definisi operasional SPM Kesehatan; 2) Tata Laksana Pelayanan Antenatal; 3) Kehamilan Normal; 4) Deteksi Kehamilan Resiko Tinggi; 5) Masalah pada Ibu Hamil dan Penanganannya (Malaria, TB, Anemia, KEK, Tetanus, HIV/AIDS); 6) Pelayanan Sensitif Gender bagi Petugas Kesehatan; 7) Penyuluhan Ibu Hamil dengan Buku KIA; 8) Praktek Lapangan (RSUD & Puskesmas). Narasumber dan fasilitator pada pelatihan ini adalah dokter spesialias kandungan, dokter umum, dan bidan. 

Para perawat yang telah mengikuti pelatihan menyatakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan dari pelatihan ini sangat bermanfaat bagi mereka di lapangan, khususnya ketika harus menggantikan ketiadaan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu  hamil. Walaupun mereka tidak melakukan pertolongan persalinan, tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan kehamilan serta memberikan penyuluhan terkait kesehatan ibu, bayi dan balita. Mereka juga mempunyai kemampuan untuk melakukan deteksi dini adanya ketidaknormalam atau komplikasi yang terjadi selama kehamilan dan segera merujuk ibu hamil yang berisiko tinggi tersebut ke Puskesmas atau RSUD. 

Hasil yang cukup menggembirakan pada akhir tahun 2012 jumlah kematian ibu berhasil ditekan menjadi 4 kasus dan cakupan kunjungan ibu hamil (K4) dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan juga meningkat. Keberadaan para perawat ANC terlatih saat ini adalah 'temporary solution' untuk mengisi kelangkaan bidan di wilayah-wilayah terpencil dan pulau-pulau. Walaupun telah ada perawat ANC terlatih, keberadaan tenaga bidan masih tetap diperlukan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan jumlah bidan untuk memenuhi kebutuhan yang ada. 

Baca selengkapnya »

SITARO : Mini Workshop Pembahasan Perbup tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Bidan PTT

Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, telah dilakukan dengan berbagai upaya. Salah satunya adalah penyediaan tenaga kesehatan, khususnya bidan. Jumlah bidan yang terbatas dibandingkan dengan sebaran jumlah penduduk di kepulauan Siau, Tagulandang, dan Biaro, terlebih khusus di pulau terpencil dan sangat terpencil, merupakan masalah yang menjadi perhatian serius dari Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro pada umumnya. Belum lagi tuntutan tenaga bidan yang berkompeten dalam menolong persalinan masih kurang. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka dilakukan perekrutan tenaga bidan sebagai tenaga tidak tetap. Pada tahap awal perekrutan tahun 2012 dilakukan dengan dukungan dari BASICS Project melalui Program bidan Kontrak. Untuk selanjutnya, pembiayaan bagi tenaga bidan tersebut telah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2013.

Ke depan untuk memastikan pembiayaan dan perekrutan bidan lainnya, selain dari 9 orang yang sudah ada, dibutuhkan suatu regulasi yang mengaturnya. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perekrutan dan Penempatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) telah difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Draft tersebut kemudian dibahas oleh beberapa SKPD terkait di Provinsi, seperti Dinas Kesehatan, BKD, Badan Keuangan dan Aset, Biro Hukum, Biro Sosial. Proses selanjutnya, draft tersebut kemudian diserahkan ke Biro Hukum untuk direview.

Pada tanggal 22 April 2013, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Project BASICS memfasilitasi sebuah mini workshop ini untuk membahas draft Perbup yangs udah direview oleh Biro Hukum Provinsi untuk penyesuaian-penyesuain dengan kondisi di Kabupaten Sitaro.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sitaro, dalam pengarahannya mengharapkan Perbup ini dapat segera disahkan dalam tahun 2013 untuk menjadi dasar hukum bagi perekrutan dan penempatan bidan PTT di Kabupaten Sitaro sekaligus juga menjadi dasar bagi pengalokasian pembiayaanya dalam APBD. Dengan telah tertatanya alokasi pembiayaan tersebut, maka akan mempermudah ketersediaan tenaga kesehatan khususnya bidan dalam melakukan pertolongan persalinan, sehingga bisa lebih dipastikan upaya penurunan kematian ibu dan bayi dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di tahun 2015.

Baca selengkapnya »

Program Sangihe Mengajar dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe

"Suatu hari saya meminta salah satu anak mengambil busur derajat. Sampai 20 menit ditunggu tidak kembali juga, Setelah saya cek ternyata dia tidak tahu bentuk busur derajat." - Octavianus M, guru PSM di SD Inpres Mahumu. 

Program Sangihe Mengajar (PSM) merupakan salah satu langkah inovasi yang digagas Dinas Dikpora Kab. Kepulauan Sangihe untuk mengatasi kekurangan guru, khususnya di daerah terpencil dan pulau-pulau. Sepintas, program ini mengingatkan pada Program Indonesia Mengajar, bedanya, guru-guru yang direkrut untuk PSM adalah orang-orang lokal, putra-putri Sangihe yang mempunyai gelar sarjana pendidikan dan dan mereka nantinya akan dipromosikan untuk menjadi guru tetap di tempat mereka ditugaskan. 

Menurut Kepala Dinas Dikpora Kab. Kepulauan Sangihe, sampai saat ini masih terdapat 34 SD dan 11 SLTP yang kekurangan guru. Sekolah-sekolah tersebut rata-rata hanya memiliki 2-3 orang guru saja. Kurangnya guru diidentifikasi sebagai salah satu penyebab berkurangnya minat anak-anak untuk bersekolah dan keengganan orang tua untuk menyekolahkan anaknya karena melihat tidak ada proses belajar mengajar yang reguler. Pada akhirnya hal tersebut meningkatkan jumlah anak putus sekolah.   

Program Sangihe Mengajar yang diluncurkan pada 5 September 2012 telah menempatkan 16 orang guru di 16 SD dan SLTP di desa terpencil dan pulau-pulau dengan jumlah guru yang terbatas. Program yang awalnya didukung sepenuhnya oleh Project BASICS ini kemudian mendapatkan respon positif dari Pemerintah Daerah dan DPRD yang menyediakan dana sebesar 270 juta rupiah untuk tahun 2013 dan mendapatkan tambahan 10 orang guru baru.

Pada akhir tahun 2012, kehadiran guru-guru PSM mulai memetik hasil. Kepercayaan masyarakat mulai meningkat, orang tua mulai mendorong anaknya untuk bersekolah, anak-anak semakin bersemangat belajar, dan pemanfaatan alat-alat peraga sekolah yang selama ini tidak terpakai mulai dimanfaatkan.  

Guru Sangihe Mengajar datang, jam belajar kembali normal - Pada awal saya bertugas, msyarakat kurang menerima saya karena mereka tidak percaya. Setelah mereka sering mengintip sewaktu saya sedang mengajar di kelas dan anak-anak sedang diajari bahasa Inggris, maka mereka mulai menerima saya. Sekarang anak-anak menjadi semangat sekali bersekolah. Dulu biasa datang jam 9 karena malamnya pergi mengail ikan dengan orang tuanya, sekarang jam 7 pagi mereka sudah datang semua."  Cerita tersebut diungkapkan Sri Abast (29 tahun) guru PSM yang ditugaskan di Pulau Selengkere, kecamatan Tatoareng, salah satu lokasi sasaran PSM yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.241 jiwa (tersebar di 21 pulau-pulau kecil) dengan mata pencaharian utama penduduknya adalah sebagai nelayan. Ada 3 orang guru yang ditugaskan di kecamatan Tatoareng untuk ditempatkan di pulau Kahakitang, pulau Selengkere dan pulau Para. Di pulau Selengkere terdapat 2 SD yang hampir ditinggalkan muridnya. SD GMIST adalah salah satu SD yang kekurangan guru. Sebelum PSM menempatkan Sri Abast sebagai guru non PNS di sekolah tersebut, hanya ada 2 guru dengan kualifikasi D-II.

Jika dikaitkan dengan beberapa indikator SPM Pendidikan Dasar tingkat kabupaten, PSM ikut memberikan kontribusi untuk tercapainya beberapa indikator, diantaranya indikator yang menyatakan bahwa "Setiap guru tetap bekerja selama 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan." Indikator tersebut mengalami peningkatan dari 14% pada akhir tahun 2011 menjadi 78% pada akhir tahun 2012. Tentu salah satunya adalah kontribusi kehadiran 16 orang guru PSM yang mendorong dilaksanakannya pembelajaran efektif di sekolah. 

Saya kewalahan, semngat belajar anak-anak tinggi sekali. Mereka maunya datang tiap hari ke rumah saya untuk belajar". - Hendrik Sumolang, guru PSM di SD GMIST Apenglawo

"Anak-anak maunya saya ada di sekolah terus. Kalau tidak ada saya katanya mereka tidak mau sekolah". - Yonet S. Bakir, guru PSM di SD GMIST Tetilade

Demikian pula dengan indikator SPM Pendidikan Dasar yang "Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku". Ke-16 orang guru PSM yang ditempatkan di sekolah-sekolah memainkan peran penting pada aspek konsultaso dan memberikan masukan kepada Kepala Sekolah, termasuk Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk menerapkan KTSP. Data Dinas Dikpora tahun 2011 menyebutkan penerapan KTSP hanya 26%, dengan adanya PSM berhasil ikut mendorong peningkatan penerapan KTSP menjadi 86% di akhir tahun 2012. Demikian juga halnya dengan fasilitasi guru-guru PSM yang telah ikut berkontribusi pada peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dari 82,74% pada tahun 2011 menjadi 91,98% pada akhir tahun 2012. 

menyebutkan,

Metode mengajar Guru Sangihe Mengajar, menjadi contoh bagi guru-guru PNS - Program Sangihe Mengajar juga menempatkan gurunnya di kecamatan Tabukan Tenggara dengan jumlah penduduk 2.533 jiwa dengan mata pencaharian utama sebagai petani. Di Kampung Malisade terdapat SD Inpres Mandoi yang mampu menampung 23 murid. Di sekolah ini sebelumnya hanya ada 3 orang guru dengan kualifikasi S1 PGSD (1 orang) dan SPG (2 orang). Sangihe Mengajar menempatkan Rita Mirontoneng (29 tahun) sebagai guru non PNS di sekolah tersebut. Kehadiran Rita sebagai guru baru terbilang cukup berprestasi. Pasalnya, baru 2 bulan ditempatkan Rita sudah berhasil merubah proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Tidak heran, pengawas sekolah dari kecamatan  memuji kemampuan Rita yang menjadi contoh bagi guru-guru PNS lainnya di sekolah tersebut. "Saya bangga sekali dijadikan contoh oleh pengawas sekolah," ungkap Rita. 

Dalam rangka keberlanjutan gagasan serta hasil-hasil positif yang telah dicapai melalui PSM, Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe saat ini sedang berupaya melembagakan praktek inovatif ini melalui kebijakan daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) akan ditingkatkan mengingat pentingnya peran mereka dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut mendukung program ini sekaligus memberikan masukan dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan keberlanjutan program yang sangat bermanfaat ini. 

  

Program Sangihe Mengajar ini memang masih tergolong baru dan masih banyak hal yang harus dilakukan untuk membuatnya menjadi lebih baik dan terus berkelanjutan. Akan tetapi, dengan berbagai hal-hal positif yang didapat dari program ini diharapkan PSM bisa menjadi salah satu model penanganan masalah pendidikan di daerah-daerah terpencil dan kepulauan dengan permasalahan yang sama. 

Baca selengkapnya »