Konsultasi Publik Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Minahasa tentang Pelayanan Publik Bidang Kesehatan

Pada tanggal 8 Mei 2013, DPRD Kabupaten Minahasa menyelenggarakan Konsultasi Publik membahas untuk meminta masukan atas Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Pelayanan Publik Bidang Kesehatan. Sebanyak 93 orang yang terdiri dari unsur DPRD, Dinas Kesehatan dan RSUD serta perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kantor DPRD Minahasa Utara tersebut. 

Unsur pemerintahan dan masyarakat dan yang hadir dalam Konsultasi Publik ini antara lain : Dinas Kesehatan, Bappelitbangda, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah, RSUD Sam Ratulangi, RS Budi Setia Langowan, RSUD Noongan, Palang Merah Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Perhimpunan Perawat Indonesia, Klinik Bersalin, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Penanggulangan AIDS, Camat, Lurah, Bidan Desa, Kader Kesehatan, wartawan media cetak, relawan pendamping HIV/AIDS, penderita HIV/AIDS, dukun bayi, ibu hamil, ibu yang bayinya meninggal saat melahirkan. 

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Minahasa, dr. Yuli Kaunang, M.Kes menyatakan apresiasinya atas inisiatif DPRD Kab. Minahasa dalam Rancangan Perda Kesehatan. Ke depannya diharapkan pelayanan kesehatan lebih berkualitas, lebih terjangkau, dan merata. Kiranya DPRD dapat memperjuangkan tenaga kesehatan mendapat tunjangan resiko melalui Perda ini. 

T. Nainggolan, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah : Apresiasi bagi anggota DPRD yang telah menggagas Perda Kesehatan, kami akan berupaya membantu bersama-sama mengawal Perda ini sampai pada penetapan.

dr. Tamboto (Kepala Puskesmas Lola) : kirangnya Perda ini tidak merugikan kami dan pelayanan, juga pembiayaan serta jumlah tenaga kesehatan kiranya dapat diakomodasi dalam perda ini. 

Lusiana Ngantung (Bidan Desa) : kiranya melalui Perda ini kalau boleh ada tunjangan buat bidan desa mengingat pelayanan persalinan sudah gratis.

Ibu Turang (kader kesehatan desa Remboken) : Sebagai kader yang melaksanakan tugas pada kegiatan posyandu, kiranya melalui Perda ini dapat memperjuangkan insentif bagi kader kader kesehatan desa. 

Tini Sampelan, SKM (Dinas Kesehatan Provinsi Sulut) : Perda yang akan dihasilkan di Kabupaten Minahasa ini akan menjadi kekayaan bagi Dinas Kesehatan Provinsi serta pelayanan kesehatan di kabupaten akan menjadi maksimal melalui Perda ini. 

Baca selengkapnya »

Minahasa : Forum Multipihak Kesehatan dan Pendidikan untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013

Pada tanggal 19 April 2012, dengan bertempat di Hotel Toudano, telah diselenggarakan Pertemuan Forum Multipihak untuk membahas draft RKPD Kabupaten Minahasa tahun 2013. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Dikpora, Bagian Organisasi Setdakab, Kantor Kementrian Agama, Sekretariat DPRD, dan OMS, yang seluruhnya berjumlah 16 orang.

Proses Lokakarya Multipihak diawali dengan presentasi oleh Kepala Bappelitbangda yang menampilkan Evaluasi RKPD 2011 dan draft RKPD 2013. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari Sekretaris Dinas Kesehatan yang menyajikan Refleksi Capaian SPM dan MDGs Bidang Kesehatan sepanjang 2009-2011 dan terakhir presentasi dari Kabid Olahraga Dinas Dikpora yang mempresentasikan Refleksi Capaian SPM dan MDGs Bidang Pendidikan sepanjang 2009-2011.

Hal-hal yang terungkap dan menjadi perhatian semua partisipan adalah bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Minahasa mengalokasikan anggaran kesehatan yang hanya 5 persen, di luar gaji pegawai. Memang alokasi anggaran ini jauh lebih rendah yang dipersyaratkan UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur minimal sebesar 10 persen.  Anggaran sebesar 5% tersebut dialokasikan untuk membiayai 11 jenis program, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Sedangkan untuk urusan pendidikan, hal yang menjadi perhatian antara lain APK dan APM yang sangat bervariasi disebabkan karena ada siswa usia SMP yang berada pada jenjang pendidikan SMA dan ada siswa yang bersekolah di luar Kabupaten Minahasa. Permasalahan lain dalam pendidikan adalah bahwa (1) sekitar 0,76% lulusan SD belum terdata apakah melanjutkan sekolah atau tidak, (2) Kualifikasi guru belum mencapai 100%, dan (3) Dinas DIKPORA Minahasa sedang melakukan penyesuaian terhadap SPM Tahun 2010.

Dari proses menanggapi dan memberikan usulan, akhirnya diperoleh sederetan daftar usulan tambahan yang akan disampaikan kepada Tim Penyusun RKPD 2013 (TAPD) sebelum difinalisasi. Usulan tambahan untuk pendidikan:

1) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik untuk peningkatan mutu wajib belajar;  

2) Pemerataan guru ke daerah-daerah terisolir;

3) Peningkatan insentif bagi guru yang ada di daerah terisolir;

4) Peningkatan pendidikan keahlian bagi siswa untuk mencetak siswa yang siap pakai;

4) Pengkajian muatan local;

5) Penambahan guru agama;

6) Pengkajian atas rendahnya APM untuk tingkat pendidikan SMP dan SMA.

Sedangkan usulan tambahan untuk urusan kesehatan:

1) Peningkatan mutu kesehatan ibu hamil;

2) Penambahan tenaga medis pada Pustu, Poskesdes, dan Polindes;

3) Penambahan fasilitas kesehatan pada Pustu, Poskesdes, dan Polindes;

4) Penambahan Gizi pada Balita;

5) Pembentukan Desa Siaga;

6) Sosialisasi  tentang layanan kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin;

7)  Pengendalian Penyebaran HIV/AIDS;

8) Pertemuan Lintas Sektor dengan KPAD Minahasa.

Ada juga usulan dari perwakilan BKBP3A berupa dukungan anggaran bagi program/kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Lokakarya ini diakhiri dengan pemahaman bersama bahwa semua pihak yang hadir dalam pertemuan telah memberikan masukan terkait RKPD 2013 dengan menekankan pada pemenuhan SPM dan pencapaian target MDGs yang ditandai dengan penandantanganan Naskah Kesepahaman Bersama oleh perwakilan Bappelitbangda, BKBP3A, Dinas Kesehatan, dinas Dikpora, Bagian Organisasi Setdakab, Kantor Kementrian Agama dan OMS untuk memasukkan poin-poin kesepahaman yang akan diperjuangkan bersama dalam forum TPAD. 

Baca selengkapnya »

Minahasa : Workshop Guru Kelas SD Menjadi Guru Mata Pelajaran SMP

Di tahun 2012, BASICS Project melalui mekanisme program BRI memberi dukungan kepada Dinas Dikpora Kabupaten Minahasa dalam upayanya mempercepat beberapa capaian target SPM dan MDGs Pendidikan dalam periode tahun 2011-2013 seperti peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM).  Mengingat cakupan APM SMP di beberapa kecamatan seperti Langowan Selatan, Lembean Timur, Kombi, Tondano Barat, Tondano Selatan, dan Tombariri relatif masih rendah maka pemerintah kabupaten Minahasa membangun sekolah di wilayah-wilayah tersebut,  dengan harapan makin banyak penduduk usia SMP yang akan bersekolah di tempat tinggalnya. Jadi dalam meningkatkan pelayanan akses pendidikan dasar tersebut telah terwujud dengan adanya pembangunan sekolah satu atap (SATAP) yaitu membangun SMP di lokasi SD di Kecamatan Langowan Selatan, Lembean Timur, Kombi, Tondano Barat, Tondano Selatan, dan Tombariri. Dengan demikian lahirlah sekolah baru, yaitu SMP SATAP.

Namun kebijakan ini belum sepenuhnya diikuti oleh program penunjang lainnya, seperti pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik. Akibatnya menimbulkan masalah baru lainnya, yaitu terjadi kekurangan tenaga pendidik (guru).  Hampir semua sekolah di SMP SATAP masih kekurangan guru. Upaya yang ditempuh selama ini antara lain adalah 1) menganjurkan kepada guru-guru SMP dari kecamatan lainnya yang kebetulan kekurangan jam mengajar agar menambah jam pelajaran di sekolah-sekolah yang kekurangan guru seperti di SATAP dan 2) memutasikan guru dari sekolah yang dipandang kelebihan guru. Namun kedua langkah ini belum dapat menjawab masalah yang dihadapi karena tidak bertahan lama dengan alasan jarak yang terlalu jauh serta alasan lainnya.

Alternatif lainnya yang diharapkan dapat mengatasi masalah di atas yaitu dengan merekrut beberapa guru SD di sekitarnya dalam kecamatan tersebut untuk dapat mengajar di SMP SATAP. Namun, guru-guru SD yang bersedia mengajar di SMP nantinya perlu ditingkatkan lebih dahulu kompetensinya sesuai dengan tuntutan kompetensi guru mata pelajaran. Untuk dapat mewujudkan alternatif tersebut maka diperlukan langkah-langkah konkrit yaitu 1) mengadakan pelatihan pendalaman materi pelajaran dari dalam bentuk pelatihan terbimbing atau disebut juga Workshop On the Job Training, dimana pelatihan dilakukan dalam bentuk magang dan disertai dengan monitoring dan evaluasi secara kontinue dalam kurun waktu tertentu.

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juli 2012, dengan dihadiri peserta sebanyak 24 orang guru SD yang terdiri dari 16 perempuan dan 8 laki-laki. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan workshop, para guru SD akan melakukan magang di SMP SATAP yang terdapat di wilayah kecamatan dimana mereka berasal. Dalam proses berikutnya, para guru ini akan memperoleh SK penugasan magang dari Dinas Dikpora kabupaten Minahasa selama 2 bulan menjadi guru mata pelajaran di SMP SATAP. Setelah selesai magang, diharapkan para guru ini akan menjadi bagian dari SMP SATAP sebagai guru mata pelajaran, dan dengan demikian proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik karena telah tersedia guru sesuai kebutuhan, sehingga animo dan partisipasi menyekolahkan anak di sekolah tersebut meningkat. 

Baca selengkapnya »

Minahasa : Pelatihan Perawatan Kesehatan Masyarakat

Pada tahun 2012, BASICS Project melalui mekanisme Basics Responsive Initiative (BRI) memberi dukungan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa dalam upayanya mempercepat beberapa capaian target SPM Kesehatan dalam periode tahun 2011-2013. Strategi Peningkatan Pelayanan (SPP) kesehatan difokuskan pada peningkatan kesehatan ibu dan anak. Upaya strategis tersebut dimaksudkan untuk menurunkan angka kematian bayi yang cukup tinggi di Kabupaten Minahasa, meningkatkan cakupan K4 dan meningkatkan cakupan penanganan komplikasi pada neonatus (bayi baru lahir). 

 

Salah satu masalah pokok dari pencapaian tujuan strategis di atas adalah kurangnya kemampuan perawat dalam melakukan kegiatan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) secara baik. Perkesmas merupakan upaya kesehatan penunjang yang kegiatannya terintegrasi dalam upaya kesehatan wajib (KIA, P2M, Sanitasi, Pengobatan, Promosi Kesehatan dan Gizi) untuk memberikan perawatan berupa kunjungan rumah kepada masyarakat dengan yang termasuk dalam kategori  resiko tinggi. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan para petugas kesehatan selalu melibatkan peran serta aktif masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dan mengupayakan agar mereka mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan.  

 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan perawat dan peningkatan cakupan  SPM kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa bekerjasama dengan Program BASICS melalui dana BRI 2012 melaksanakan kegiatan Pelatihan Perawatan Kesehatan Masyarakat Bagi Perawat. Kegiatan ini diikuti oleh 40 perawat dab 10 bidan yang terdiri dari 44 peserta perempuan dan 6 orang peserta laki-laki.  Dari 50 orang peserta tersebut, 39 orang merupakan perwakilan dari Puskesmas (Tandengan, Wolaang, Tateli, Papakelan, Remboken, Sonder, Tombulu, Kombi, Koya, Manembo, Seretan, Pineleng, Walantakan, Tonsea Lama, Kawangkoan, Tanawangko, Lolah, Tompaso, Tumaratas dan Kakas) dan 10 orang peserta lainnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa.

Dari kegiatan ini diharapkan kemampuan perawat dan bidan semakin meningkat dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program perawatan kesehatan masyarakat sehingga diharapkan derajat kesehatan masyarakat akan semakin meningkat dan dengan demikian ikut meningkatkan pencapaian SPM kesehatan.

 

 

Baca selengkapnya »