Mengenal BASICS Project

Apa itu BASICS?

• Inisiatif kerjasama antara Kementrian Dalam Negeri dan Canadian International Development Agency (CIDA)
• Program pengembangan kapasitas yang berfokus pada pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan
• Menekankan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)
• Memperkuat peran Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten/kota serta organisasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada pelayanan dasar dan responsif gender.

Apa Tujuan Project BASICS?

• Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD mengembangkan dan melaksanakan perencanaan dan penganggaran  menuju penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan berbasis SPM/MDGs dan responsif gender, berpihak pada kaum miskin, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
• Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi meningkatkan dukungan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk penyediaan layanan dasar berbasis SPM/MDGs. 
• Organisasi Masyarakat Sipil, termasuk kelompok perempuan, memberikan masukan pada proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan tersedianya layanan dasar kesehatan dan pendidikan yang berbasis SPM/MDGs serta memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyediaan pelayanan dasar tersebut. 

Dimana saja wilayah kerja Project BASICS?

• Sulawesi Utara

1. Kota Bitung
2. Kabupaten Minahasa
3. Kabupaten Minahasa Utara
4. Kabupaten Kepulauan Sangihe
5. Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro (Sitaro)

• Sulawesi Tenggara

1. Kota Bau-Bau
2. Kabupaten Buton Utara
3. Kabupaten Kolaka Utara
4. Kabupaten Konawe Selatan
5. Kabupaten Wakatobi

Komponen Utama Project BASICS

1. Komponen Pengembangan Kapasitas.  Komponen ini dilaksanakan pada tiga tingkatan, yaitu : Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tingkatan Kabupaten/Kota BASICS bekerja dengan SKPD, DPRD dan organisasi masyarakat sipil. Pada tingkatan Provinsi, BASICS mendukung pengembangan kapasitas Pemerintah Provinsi dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/kota. Pada tingkatan Nasional, BASICS membantu Kementrian Dalam Negeri untuk mensosialisasikan dan menguji coba instrumen perencanaan dan pembangunan dalam wilayah kerja BASICS.
2. Komponen BASICS Responsive Initiative (BRI). Komponen ini menyediakan dukungan dana bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperkuat dan mereformasi praktek-praktek perencanaan dan penganggaran serta mendukung program dan kegiatan yang inovatif di bidang kesehatan dan pendidikan. BRI dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan Strategi Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan selama 3 tahun (2011-2013).

Apa yang Unik dari BASICS dan Nilai Tambahnya?

1. Strategi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Minelium (MDGs) melalui penerapan dan pencapaian SPM secara peka gender.
2. Strategi terpadu dan kolaboratif berbasis 'urusan' pendidikan dan kesehatan (bukan 'sektor')
3. Mendorong Pemerintah Provinsi dalam menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010.
4. Strategi Peningkatan Pelayanan urusan pendidikan dan kesehatan disusun bersama berbagai stakeholders (multistakholders) dan dikonsultasikan bersama antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
5. Mendukung dan meningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara :

• Menetapkan sasaran langsung kepada layanan pendidikan dan kesehatan untuk menjawab akar masalah berdasarkan data yang akurat dan akuntabel;
• Mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam seluruh instrumen bantuan teknis, dan
• Menggunakan pendekatan yang praktis dan bertahap dalam pemberian bantuan teknis, termasuk pelatihan, asistensi, belajar-sambil bekerja, pengujicobaan, dan diseminasi praktik cerdas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, prosedur dan sistem.

Hasil dan Perubahan yang Terjadi :

1. Peningkatan alokasi anggaran untuk program kesehatan ibu dan anak di kabupaten/kota wilayah kerja BASICS;
2. Replikasi program perbaikan data SPM kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di kabupaten/kota yang belum didanani oleh BASICS;
3. Peningkatan alokasi anggaran untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dengan inisiatif dari DPRD (peningkatan 100% di Minahasa Utara);
4. Dokumen perencanaan dan penganggaran di beberapa Kabupaten/Kota wilayah kerja BASICS telah secara spesifik mengintegrasikan rencana pencapaian indikator SPM kesehatan dan pendidikan serta target pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs);
5. Meningkatnya peran SKPD Provinsi yang terkait dalam pelaksanaan Project BASICS dalam penyediaan bantuan teknis serta monitoring dan evaluasi.
6. Provinsi Sulawesi Utara telah mengintegrasikan SPP-BRI dalam Rencana Aksi Pencapaian MDGs;  dan
7. Menindaklanjuti pelatihan pengintegrasian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan oeh BASICS, Gubernur Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan SK untuk pelaksanaan SPM di setiap SKPD