Sitaro : Antenatal Care Terintegrasi untuk Meningkatkan Cakupan KIA dalam SPM Kesehatan

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) mendapatkan perhatian besar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan. Dari 18 indikator SPM yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan, 12 indikator diantaranya merujuk pada KIA. Menyadari masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, Dinas Kesehatan Kab. Kepl. Siau, Tagulandang dan Biaro menyelenggarakan Workshop Antenatal Care Terintegrasi untuk Bidan.

Antenatal Care adalah suatu program yang terencana berupa observasi, edukasi dan penanganan medik pada ibu hamil, untuk memperoleh suatu proses kehamilan dan persalinan yang aman dan memuaskan. Tujuan perawatan antenatal yaitu untuk menjaga agar ibu sehat selama masa kehamilan, persalinan dan nifas serta mengusahakan bayi yang dilahirkan sehat, memantau kemungkinan adanya risiko-risiko kehamilan, dan merencanakan penatalaksanaan yang optimal terhadap kehamilan risiko tinggi serta menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan perinatal. Pelayanan antenatal terintegrasi merupakan integrasi antara pelayanan antenatal rutin dengan beberapa program lain yang sasarannya pada ibu hamil.  Workshop ini melibatkan bidan yang merupakan ujung tombak dalam melakukan pelayanan antenal, baik di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, maupun Posyandu. Sekitar 20 orang bidan dari 10 Puskesmas dan 1 dari RSUD Tagulandang ikut serta dalam workshop yang diadakan selama 3 hari dari tanggal 5 sampai 7 Juli 2012. Workshop dibagi menjadi 2 hari pemberian materi dan 1 hari praktek yang dilakukan di Puskesmas dan kunjungan ke rumah-rumah ibu hamil.

Dari kegiatan praktek pemberian layananan antenatal di Puskesmas maupun kunjungan ke rumah-rumah ibi hamil ditemukan beberapa permasalahan, antara lain : ibu lupa HPHT (hari pertama hari & terakhir menstruasi), ibu hamil masih kurang paham tentang P4K (Program Persiapan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan, masih banyak ibu hamil yang tidak tahu golongan darahnya dan belum dapat menentukan siapa pendonor dalam keadaan darurat, , kurangnya kesadaran ibu hamil untuk memilih persalinan yang aman, kurangnya dukungan dari keluarga, ibu hamil tidak bisa memutuskan sendiri tempat untuk melahirkan karena harus menunggu keputusan suami/keluarga, kondisi ekonomi yang sulit yang membuat ibu hamil memilih untuk tidak melahirkan di tempat pelayanan kesehatan, dan ibu hamil masih belum mengerti tentang KB pasca persalinan.

Dari berbagai permasalah di atas, ada beberapa isu gender yang perlu segera ditindaklanjuti untuk bisa meningkatkan cakupan pelayanan KIA menurut SPM kesehatan. Masih minimnya pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan kehamilan serta kesadaran untuk melahirkan secara aman di tempat pelayanan kesehatan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi tetapi juga karena ibu hamil tidak bisa membuat keputusan sendiri tetapi harus menunggu keputusan suami/keluarga. Utnuk mengatasi hal tersebut, solusi yang diusulkan dalam Workshop yaitu melakukan penyuluhan dan konseling tidak hanya kepada ibu hamil tetapi juga kepada suami dan keluarga ibu hamil mengenai : pentingnya persiapan persalinan dan pencegahan komplikasi, pentingnya persalinan yang aman dibantu oleh petugas kesehatan, dan pentingnya KB pasca persalinan.  Dengan demikian, melalui kegiatan pelayanan antenatal terintegrasi yang responsif gender diharakan akan meningkatkan cakupan pelayanan KIA seperti yang sudah ditargetkan dalam SPM Kesehatan.