Komitmen Peningkatan Pelayanan Dasar melalui mekanisme Basics Responsive Initiative (BRI)

"Mungkinkah jika tidak ada pilot project BASICS, respon pusat dan kabupaten/kota akan tetap dalam melakukan pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan?," demikian pertanyaan yang diajukan oleh Edi Sugiharto, Direktur Urusan Pemerintahan Daerah (UPD 1), Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri dalam penyampaian dan pengarahan kepada para peserta Lokakarya Refleksi Tengah Tahun BASICS Responsive Initiative (BRI) tahun 2012 di Hotel GrandPuri, 12 Juli 2012. Diawali dengan pemaparan peta MDGs berbasis google earth yang mengambil contoh pelayanan kesehatan di Kabupaten Minahasa Utara yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulut, Noldy Tuerah, PHd dan John Duff dari BASICS CIDA di hadapan 50 peserta dari Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dari 5 kabupaten/kota dan perwakilan provinsi.

Sejak 2011, BASICS melalui mekanisme BASICS Responsive Initiative (BRI) telah mendukung Kabupaten/Kota dalam menyusun dan melaksanakan Startegi Peningkatan Pelayanan (SPP) untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Pada urusan kesehatan, SPP BRI diarahkan untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan balita melalui peningkatan kunjungan ibu hamil (K4), cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, cakupan penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal, cakupan kunjungan bayi dan cakupan pelayanan balita. Sedangkan di urusan pendidikan, dukungan dana BRI difokuskan pada upaya untuk meningkatkan angka partisipasi murni (APM), mengurangi angka putus sekolah, menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan peningkatan kompetensi tenaga pengajar.

Pelaksanaan rangkaian kegiatan BRI di Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana BASICS Kabupaten/Kota yang ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota sedangkan untuk tingkat Provinsi ada Sub Komite Kesehatan dan Pendidikan. Setiap 6 bulan, sub komite BRI tingkat Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kegiatan BRI di setiap Kabupaten/Kota berjalan sesuai dengan perencanaan dalam SPP yang sudah disepakati. Monitoring juga dilakukan untuk mengetahui kendala, tantangan serta pembelajaran. Hasil monitoring tersebut kemudian dijadikan dibawa dalam Refleksi Pelaksanaan BRI yang bertujuan sebagai forum belajar bersama. Dari pertemuan refleksi pelaksanaan BRI ini bisa diformulasikan tindak lanjut dari program/kegiatan yang sudah dilakukan dan pembelajaran yang bisa dianggap menjadi best practice/praktek cerdas serta kegiatan/produk unggulan.

Salah satu produk yang inovatif adalah ‘DAK Like’ yang saat ini sedang dalam proses finalisasi. Ini adalah sebuah mekanisme bantuan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pelayanan dasar urusan kesehatan. Mekanisme DAK Like ini didukung analisis unit cost untuk alokasi anggaran kesehatan, yang bisa membantu Kabupaten/Kota dalam merencanakan dan menganggarkan berbagai program/kegiatan untuk mencapai SPM kesehatan. Sebagai contoh, melalui kajian unit cost dapat diketahui jumlah biaya yang dibutuhkan bagi satu orang ibu hamil mulai dari pemeriksaan K1-K4 hingga persalinan dan nifas serta perawatan bayi hingga balita. Jika alokasi APBD Kabupaten/Kota belum bisa memenuhi dana yang dibutuhkan, maka Kabupaten/Kota bisa mengajukan alokasi dana tambahan kepada Provinsi melalui mekanisme DAK Like.  Diharapkan upaya ini akan memberi kontribusi bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencapaian SPM serta MDGs.